BRAU (PT Berau Coal Energy Tbk.)

Logo PT. Berau Coal Energy Tbk. (BRAU)

Liputan6.com, Jakarta - PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) telah mencapai kesepakatan prinsip dengan sejumlah pihak untuk restrukturisasi atas surat utang/notes sekitar US$ 950 juta.
Utang jatuh tempo itu diterbitkan oleh Berau Capital Resources Pte Ltd masing-masing dengan kupon bunga 12,5 persen dengan nilai US$ 450 juta dan jatuh tempo pada 2015. Selain itu, utang jatuh tempo pada 2017 yang memiliki bunga 7,25 persen dengan nilai US$ 500 juta.
Pihak-pihak yang terlibat dalam restrukturisasi itu antara lain pihak tertentu secara agregat kurang lebih 23,7 persen dari jumlah utang atau disebut Steering Committee. Lalu ada NR Holdings Limited (NRH). The Hon Nathaniel Rothschild diketahui sebagai principal beneficiary dan penasehat-penasehatnya.
PT Berau Coal Energy Tbk memiliki dua skema dalam proses restrukturisasi ini. Pertama, lewat proposed notes exchange (PNE). Dengan mekanisme ini, induk usaha perseroan yaitu Asia Resource Minerals Plc akan menawarkan saham baru seharga 0,25 poundsterling per saham.
Total dana yang akan diraup dari rencana tersebut sekitar US$ 100 juta. Aksi korporasi ini dilakukan melalui penawaran terbuka yang dijamin oleh NRH.
Untuk melaksanakan PNE tersebut, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, Berau akan membayar surat utang sekitar US$ 118,75 juta. Dana pembayaran surat utang itu akan diperoleh dari hasil penawaran saham baru senilai US$ 100 juta dan dana kas.
Kedua, Berau juga menukar jumlah utang pokok dari 2015 dan 2017 dengan surat utang baru. Surat utang tersebut jatuh tempo Juli 2019 dan Desember 2020.
Tak hanya itu, Berau juga harus membayar sekitar US$ 23,75 juta untuk membayar jumlah pokok surat utang baru. Pembayaran itu dilakukan usai Berau mendapatkan fasilitas pinjaman bergulir sekitar US$ 50 juta.
Untuk kupon surat utang baru yang akan dibayarkan antara lain pada bulan ke 1-18 sebesar 6,75 persen terdiri dari 3 persen yang dibayarkan secara tunai dan 3,75 persen dalam bentuk payment inkind (PIK). Lalu bulan ke 19-30 dibayarkan kupon bunga sebesar 7,5 persen terdiri dari 3,5 persen yang dibayarkan secara tunai dan 4 persen dalam bentuk PIK.
Kemudian bulan ke 31-42, kupon bunga yang dibayarkan sekitar 8 persen terdiri dari 4,5 persen yang dibayarkan secara tunai dan 3,5 persen dalam bentuk PIK. Selain itu, bulan ke 43-54 dengan pembayaran kupon bunga sebesar 8,25 persen yang akan dibayarkan secara tunai. Untuk bulan-bulan berikutnya sekitar 9 persen dibayarkan secara tunai.
Kedua, mekanisme proposed equity offering (PEO) untuk restrukturisasi utang. Induk usaha PT Berau Coal Energy Tbk yaitu Asia Resources Minerals Plc akan menerbitkan saham secepat-cepatnya 27 Maret 2015.
"Pembicaraan antara Asia Resources Minerals dengan NRH mengenai proposed equity offering masih berlangsung," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), yang ditulis Minggu (22/3/2015). (Ahm/)

SMRA (PT. Summarecon Agung Tbk.)

Logo PT. Summarecon Agung Tbk. (SMRA)

Kontan.co.id - 21 Maret 2015 - JAKARTA. PT Summarecon Agung Tbk akhirnya meminta maaf kepada publik, terutama warga Gedebage, intansi terkait di jajaran Pemerintah Kota Bandung, dan warga Bandung keseluruhan. Permohonan maaf ini disampaikan GM Corporate Communication PT Summarecon Agung Tbk., Cut Meutia.

Mereka tidak pernah menyangka bahwa tahap persiapan yang sudah dilakukan di kawasan pengembangan Kota Summarecon Bandung, termasuk pembangunan rumah contoh, dan kantor pemasaran, berdampak terhadap kenyamanan beberapa pihak.

"Untuk itu, kami mohon maaf apabila persiapan yang kami lakukan mengganggu kenyamanan warga setempat, instansi terkait, serta warga Bandung secara keseluruhan," tutur Meutia, melalui surat elektronik yang dikirim kepada Kompas.com, Jumat malam (20/3).

Sebelumnya diberitakan, megaproyek Kota Summarecon Bandung, di kawasan Gedebage, Bandung, Jawa Barat, yang dikembangkan PT Summarecon Agung Tbk., dipastikan belum mengantongi izin. Pemerintah Kota Bandung mengancam akan menyegel, dan menghentikan proyek seluas 300 hektar tersebut.

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, mengatakan, semua pihak, harus mentaati aturan yang ada termasuk PT Summarecon Agung Tbk.  

"Jika belum ada izin harus dihentikan pembangunannya, termasuk pelanggaran menebang pohon kalau tak sesuai prosedur harus ada sanksi," ujar Emil panggilan Ridwan Kamil di Balai Kota, Rabu (18/03) seperti dikutip Tribunnews.

Emil menambahkan, semua pembangunan harus cepat tapi tetap harus mentaati aturan dan menempuh izin. Dia meminta masyarakat jangan menilai bahwa Bandung Technopolis itu Kota Summarecon Bandung.

"Bandung Technopolis itu tidak sama dengan Kota Summarecon Bandung tapi Kota Summarecon Bandung hanya bagian dari proyek Bandung Technopolis," tegas Emil.

Menurut Emil, Bandung Technopolis dikuasai 6 pemilik lahan yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, PT Multidaya Kharisma, PT Batununggal Indah, Provident Development, dan PT Summarecon Agung Tbk.

"Summarecon memang paling besar dan mendominasi lahan Gedebage lebih dari 300 hektar," tandas Emil.

Saat ini, di dalam kawasan pengembangan Kota Summarecon Bandung, sudah dibangun tiga unit rumah contoh, dan satu kantor pemasaran. Namun, itu pun menurut Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Pempot Bandung, Iwa Koswara, tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Padahal, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sudah sudah melayangkan surat peringatan kepada PT Summarecon Agung Tbk pada Februari 2015, terkait Kota Summarecon Bandung. Namun kenyataan di lapangan terjadi sebaliknya, pengembang tetap membangun rumah contoh dan kantor pemasaran.

Antusias

Meutia beralasan, persiapan proyek dilakukan dengan cepat dan penuh semangat karena termotivasi animo masyarakat yang antusias terhadap Kota Summarecon Bandung. Oleh karena itu, mereka berencana memulai perkenalan proyek kepada publik pada bulan April 2015. Meskipun proses perizinan masih berjalan.

"Karena izin masih dalam proses, kami tidak berani menyebutkan kepastian tanggal saat akan mulai memasarkan Kota Summarecon Bandung dalam beberapa materi iklan reklame," tambah Meutia.

Dia melanjutkan, pembangunan yang sekarang sedang berlangsung seperti infrastruktur jalan, rumah contoh, dan kantor pemasaran, merupakan bagian dari respon PT Summarecon Agung Tbk terhadap antusiasme masyarakat.

"Bangunan tersebut sifatnya sementara. Kami berharap fasilitas ini dapat menjadi bagian dari pelayanan dan informasi awal yang dibutuhkan masyarakat. Sementara untuk pembangunan proyek secara keseluruhan sama sekali belum kami lakukan. Kami menunggu seluruh perizinan selesai," tutur Meutia.

PT Summarecon Agung Tbk berjanji akan segera berkoordinasi dengan para instansi terkait agar proses perizinan dapat diselesaikan sesuai jadwal. (Hilda B Alexander)

ICBP (PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.)

Logo PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.

Bareksa.com - 21 Maret 2015 - Produsen makanan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) membukukan laba bersih tahun 2014 sebesar Rp2,6 triliun atau Rp447 per saham, naik 17 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp2,2 triliun atau Rp382 per saham karena kenaikan penjualan bersih.

Penjualan bersih perusahaan terafiliasi Grup Salim ini naik 19,6 persen menjadi Rp30,02 triliun dibandingkan Rp25,09 triliun pada tahun 2013. Berdasarkan press release perusahaan, kenaikan penjualan tersebut didorong oleh kenaikan harga jual rata-rata.

Indome Mi Goreng, salah saatu produk ICBP

Kontribusi terbesar penjualan bersih berasal dari mi instan yakni sebesar 65 persen terhadap penjualan penjualan konsolidasi, diikuti oleh produk susu (dairy) 18 persen, makanan ringan 7 persen, minuman 6 persen dan penyedap makanan sekitar 2 persen.

Meskipun penjualan bersih meningkat, margin laba bersih Indofood CBP turun tipis menjadi 8,7 persen dari 8,9 persen. Sementara margin laba kotor meningkat menjadi 26,8 persen dari 25,6 persen.

Melonjaknya beban penjualan dan distribusi hingga 43 persen menjadi Rp3,6 triliun menahan laju laba bersih lebih tinggi. Hal tersebut membuat laba usaha tumbuh tipis 12,9 persen menjadi Rp3,13 triliun dari Rp2,77 triliun.

Di sisi neraca, total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang terkenal dengan produk bermerek Indomie ini per akhir Desember 2014 naik 17 persen karena bertambahnya aset tidak berwujud sebesar 43 persen menjadi Rp2,76 triliun dari Rp1,9 triliun.

Sedangkan total liabilitas melonjak 23,3 persen menjadi Rp9,87 triliun karena adanya peningkatan pada beban akrual hingga 54 persen. Hal tersebut membuat rasio utang dibandingkan modal (debt to equity ratio/DER) naik menjadi 0,7 kali dari sebelumnya 0,63 kali. (hm)

Saham Trada Maritime Anjlok 23% Akibat Aksi Jual Sinarmas Sekuritas & HD Capital

Bareksa.com – 20 Maret 2015 - Sinarmas Sekuritas (DH) pada hari ini, Jumat 20 Maret 2015 tercatat melakukan penjualan terbanyak pada saham PT Trada Maritime Tbk (TRAM) dengan volume masing-masing sebanyak 507 ribu lembar atau Rp5,18 miliar. Volume penjualan oleh YP mencakup 9 persen dari total transaksi saham TRAM yang mencapai Rp57 miliar.

Selain DH, HD Capital (HD) juga tercatat melakukan penjualan terbanyak kedua dengan volume 425 ribu lembar dengan nilai penjualan Rp3,88 miliar. Akibat tekanan aksi jual, saham perusahaan perkapalan migas tersebut turun hingga 22,94 persen menjadi Rp84 per saham dari sebelumnya Rp109.

ADHI (PT. Adhi Karya Persero Tbk.)

Bareksa.com -20 Maret 2015 - Perusahaan kontraktor pelat merah PT Adhi Karya Tbk (ADHI) akan membagikan dividen tunai sebesar total Rp64,81 miliar atau Rp53,97 per saham.

Presiden Direktur ADHI, Kiswodarmawan, mengatakan pembagian dividen yang setara dengan 20 persen dari perolehan laba tahun 2014 tersebut telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) hari ini 20 Maret 2014. Rasio pembagian dividen tahun ini lebih kecil daripada tahun lalu yang mencapai 30 persen. 

"Soal dividen ya maunya nol persen agar punya ekuitas cukup buat leverage. Namun, kita kurangi (dari jumlah tahun lalu) alhamdulilah disetujui. Tujuanya agar ekuitas bertambah sehingga daya investasi dan daya leverage naik," tuturnya setelah RUPS di Jakarta. 

Seperti diberitakan sebelumnya, laba tahun 2014 tercatat Rp324 miliar, 20,2 persen lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp405 miliar, turunnya laba disebabkan karena penurunan pendapatan sebesar 12 persen menjadi Rp8,6 miliar dari sebelumnya Rp9,7 miliar. Sehingga marjin laba bersih perseroan tahun 2014 turun menjadi 3,7 persen, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,1 persen.

Selain pembagian dividen tunai, para pemegang saham juga telah menyetujui susunan manajemen yang berada di Dewan Komisaris dengan masuknya tiga anggota baru yaitu Hironimus Hilapok, Rildo Ananda Anwar dan Wicipto Setiadi. Sedangkan dewan Direksi tidak mengalami perubahan.

Berikut susunan Dewan Komisaris yang baru:

Imam Santoso Ernawi (Komisaris Utama),
Bobby Achirul Awal Nazief (Komisaris),
Muchlis R. Luddin (Komisaris Independen),
Hironimus Hilapok (Komisaris Independen),
Rildo Ananda Anwar (Komisaris),
Wicipto Setiadi (Komisaris Independen).

BULL (PT. Buana Listya Tama Tbk.)

Metrotvnews.com, Jakarta: 17 Maret 2015 - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali membuka kembali perdagangan saham PT Buana Listya Tama Tbk (BULL). Pembukaan suspensi ini mempertimbangkan rampungnya proses restrukturisasi utang perseroan.

"Suspensi ini mempertimbangkan selesainya proses restrukturisasi utang perseroan dengan Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited dan Orchard Centar Master Limited," tutur P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group I, Imron Hamzah, dalam laporannya di keterbukaan informasi BEI, Selasa (17/3/2015).

Menurut dia, bursa memutuskan untuk melakukan pencabutan penghentian sementara perdagangan efek perseroan di seluruh pasar terhitung sejak sesi pertama perdagangan efek Senin 16 Maret 2015.

Sebelumnya, pada 3 Maret 2015, saham perseroan disuspensi BEI di pasar negosiasi sehubungan dengan pelaksanaan pembelian saham odd lot.

Pembelian saham tersebut dilakukan oleh pembeli siaga terkait pelaksanaan reverse stock, serta mempertimbangkan penyelesaian utang perseroan dengan Merrill Lynch Credit Products, LLC, dan Orchard Centar Master Limited (MLOR).

AHL. Sumber :  Metrotvnews.com

APLN (PT. Agung Podomoro Tbk.)

Oleh Febrina Ratna Iskana - Minggu, 01 Februari 2015 | 02:33 WIB

JAKARTA. PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) bersiap menggulirkan proyek Pluit City yang melibatkan reklamasi pantai utara Jakarta. Melalui anak usahanya, PT Muara Wisesa Samudra (MWS), pengembang ini menunjuk PT Boskalis dan Van Oord sebagai kontraktor untuk pengerukan dan pembuatan lahan proyek tersebut.

Wibisono, Hubungan Investor Agung Podomoro mengatakan, perusahaan itu harus merogoh kocek hingga Rp 4,9 triliun untuk membayar kedua kontraktor tersebut. Nilai kontrak itu di luar belanja modal Agung Podomoro tahun ini yang berkisar Rp 6,5 triliun sampai Rp 7,5 triliun. "Kami memilih kontraktor yang sudah terkenal dalam membuat pulau reklamasi," ujar Wibisono pada KONTAN Jumat (30/1).

Boskalis terlibat dalam beberapa proyek reklamasi di dunia, seperti pembangunan bandara internasional New Doha di Qatar dan Pusan Newport di Korea Selatan. Sementara Van Oord pernah menggarap reklamasi saat terlibat di proyek Palm Jumeirah dan The World Dubai di Arab Saudi.

Kedua kontraktor itu akan mengerjakan proyek reklamasi seluas 160 hektare (ha) yang ditargetkan rampung pada 2018 mendatang. Setelah pulau reklamasi kelar, Agung Podomoro baru membangun proyek Pluit City.

Logo PT. Agung Podomoro Tbk.  (APLN)

Proyek ini terdiri dari tiga pulau buatan. Sekitar 60% dari luas lahan akan digunakan sebagai lahan proyek residensial dan komersial. Di pulau hasil reklamasi, Agung Podomoro akan membangun 20 menara apartemen, yang masing-masing berisi 500 unit, 1.200 ruko, perumahan, vila, perkantoran, dan mal. "Kami akan bangun township baru di sana dengan komposisi terbesar merupakan residensial," kata dia.

Untuk mengidentifikasi pasar Pluit City, Agung Podomoro telah melakukan soft launching sejak pertengahan Januari lalu. Para konsumen yang tertarik membeli sudah bisa memberikan booking fee, sebelum melakukan proses jual beli.

Wibisono bilang, pra peluncuran proyek bertujuan untuk melihat animo masyarakat terhadap proyek tersebut, sebelum perusahaan itu melakukan menggelar pemasaran proyek Pluit City. Sementara itu, untuk waktu pemasaran dari proyek Pluit City sendiri belum ditentukan pengembang ini.

Pasalnya, untuk melakukan pemasaran, Agung Podomoro harus terlebih dahulu mengantongi sejumlah izin. Salah satunya adalah izin tata ruang. "Kami sedang menunggu semua izin keluar. Jika izin sudah keluar, kami bisa memasarkan proyek tersebut. Kami harap tahun ini bisa memasarkan proyek Pulit City," ujar dia.

Sumber : kontan.co.id